UPT PPA Sulawesi Selatan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Hingga Juni 2017, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulsel, menerima 30 kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

Kepala PT2TP2A Sulsel, Husni Thamrin mengatakan, 30 kasus yang ditangani ini diterima sejak Januari hingga Juni. Jumlah ini tentu belum bisa menjadi gambaran kekerasan pada anak dan perempuan di Sulsel. Karena data ini hanya rujukan kabupaten/kota, serta laporan langsung yang diterima P2TP2A. Disamping itu, tentu ada data kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A kabupaten/kota.

"Jumlah kasus ini bukan yang terjadi di seluruh Sulsel. Tapi, ada yang rujukan dari kabupaten dan warga sendiri yang datang mengadu kepada kami," ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima, dari 30 kasus tersebut terdapat 49 korban. Dimana, perempuan dewasa sebanyak 13 orang, anak perempuan 23 orang, dan anak laki-laki 13 orang. Jenis kasus nya pun beragam, diantaranya perebutan anak, traficking, pelecehan seksual, kekerasan psikis, penelantaran anak/keluarga dan tidak mempertemukan anak dengan keluarga.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Suciati mengatakan, angka kekerasan ini sudah cukup ditekan melalui program pemerintah, Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Namun untuk mengatasi tindak kekerasan ini tentunya perlu tahapan.

"Program KLA ini tentu ada dampaknya terhadap jumlah kasus. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Kekerasan tidak bisa dihilangkan dalam sekejap," kata Suci.

Ia menambahkan, pengembangan KLA yang dimotori oleh DPPPA sebagai leading sektor, sejauh ini berhasil mendorong komitmen dan kepedulian para bupati/walikota di Sulsel, untuk mewujudkan daerah nya menjadi layak anak. Saat ini beberapa daerah yang telah menyandang status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tersebut, yakni Makassar, Bone, Bantaeng, Sidenreng Rappang, Parepare, Luwu Utara, Wajo dan Kab Sinjai.